Prabowo Subianto, mantan jenderal militer dan pengusaha, telah menjadi tokoh terkemuka dalam politik Indonesia selama beberapa dekade. Dikenal karena gaya kepemimpinannya yang kuat dan retorika nasionalisnya, Prabowo sering dianggap sebagai sosok yang kontroversial dan terpolarisasi dalam lanskap politik Indonesia.
Karier politik Prabowo dimulai di militer, di mana ia naik pangkat menjadi Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat. Ia menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan dikenal karena perannya dalam menekan gerakan separatis di Timor Timur dan Aceh. Namun, karir militer Prabowo tiba-tiba berakhir pada tahun 1998 ketika ia diberhentikan dari jabatannya karena dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia pada kerusuhan tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soeharto.
Setelah pemecatannya dari militer, Prabowo beralih ke bisnis dan mendirikan konglomerat sukses, Grup Nusantara. Ia juga terlibat dalam politik, mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada tahun 2008. Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu tahun 2014, di mana ia dikalahkan tipis oleh Presiden petahana Joko Widodo. Meski ada tuduhan kecurangan pemilu, Prabowo menerima hasil pemilu dan mengakui kekalahan.
Pada pemilu tahun 2019, Prabowo sekali lagi mencalonkan diri melawan Joko Widodo, namun kali ini ia menolak menerima hasil pemilu, dan mengklaim adanya kecurangan dan penyimpangan yang meluas dalam proses pemilu. Penolakannya untuk menyerah dan seruannya untuk melakukan protes massal menyebabkan bentrokan sengit antara pendukungnya dan pasukan keamanan. Penolakan Prabowo untuk menerima hasil pemilu merusak reputasinya dan menuai kritik baik dari pengamat dalam negeri maupun internasional.
Setelah pemilu tahun 2019, pengaruh politik Prabowo telah berkurang, dan kedudukannya di kalangan politik Indonesia telah berkurang. Reputasinya sebagai pemimpin yang kuat telah ternoda oleh penolakannya untuk menerima proses demokrasi dan upayanya untuk melemahkan legitimasi hasil pemilu.
Meskipun ia terpuruk, Prabowo tetap menjadi tokoh penting dalam politik Indonesia, dan retorika nasionalisnya terus bergema di sebagian masyarakat Indonesia. Namun, ketidakmampuannya menerima kekalahan pada pemilu 2019 menimbulkan pertanyaan mengenai komitmennya terhadap norma-norma demokrasi dan kesediaannya untuk menghormati supremasi hukum.
Kesimpulannya, naik turunnya Prabowo Subianto merupakan sebuah kisah peringatan akan bahaya otoritarianisme dan pentingnya menegakkan prinsip demokrasi. Penolakan Prabowo untuk menerima hasil pemilu 2019 telah merusak kedudukan politiknya dan menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi di Indonesia. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah Prabowo dapat memperoleh kembali relevansi politiknya dan memperbaiki reputasinya yang ternoda.